Anggaran Rp12 Miliar Jadi Sorotan, BPKAD Lampung Utara Tekankan Belanja Harus Beri Manfaat

KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Belanja daerah tak lagi cukup hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara melalui penguatan tata kelola keuangan dan digitalisasi proses pengadaan.

Baca Juga

Laundry Sultan Ala Pimpinan DPRD Lampung Selatan, Sekali Cuci Rp78 Juta Buat Publik Geleng Kepala

Plt. Kepala BPKAD Lampung Utara, Iskandar Helmi, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan proses belanja pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Digitalisasi pengadaan menjadi bagian dari upaya menciptakan proses belanja yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” kata Iskandar, Jumat (14/8/2026).

Berdasarkan data Rencana Pengadaan Tahun Anggaran 2026, BPKAD Lampung Utara mengelola 262 paket pengadaan dengan nilai rencana mencapai sekitar Rp12,05 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 paket dilaksanakan melalui penyedia, sedangkan 94 paket lainnya menggunakan mekanisme swakelola.

Menariknya, hampir seluruh pengadaan melalui penyedia telah menggunakan sistem elektronik. Tercatat 161 paket atau 95,8 persen dari 168 paket pengadaan melalui penyedia dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing.

Bagi BPKAD, angka tersebut bukan sekadar capaian penggunaan teknologi. Sistem elektronik dinilai dapat memperkuat dokumentasi sekaligus memudahkan proses pengadaan untuk ditelusuri dan diawasi.

Namun, Iskandar mengingatkan digitalisasi bukan tujuan akhir.

Penggunaan sistem elektronik tetap harus dibarengi kepatuhan terhadap aturan, kewajaran harga, kesesuaian kebutuhan, kualitas barang dan jasa, serta pertanggungjawaban pada setiap tahapan.

“Kami terus mendorong agar setiap rupiah belanja daerah tidak hanya terserap, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Tak hanya digitalisasi, BPKAD juga mencatat 167 paket pengadaan melalui penyedia mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Kebijakan tersebut diharapkan membuat belanja pemerintah memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Anggaran daerah yang dibelanjakan tidak hanya berhenti sebagai transaksi administratif, tetapi ikut menggerakkan produsen, distributor, pelaku usaha hingga tenaga kerja dalam negeri.

Dengan nilai rencana pengadaan mencapai Rp12,05 miliar, transparansi menjadi faktor penting. Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang terserap.

Lebih jauh, pemerintah harus memastikan setiap belanja dilakukan sesuai kebutuhan, melalui prosedur yang benar, dengan harga yang wajar, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, BPKAD Lampung Utara mencatat Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp1,92 miliar. Anggaran tersebut disiapkan sebagai instrumen untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.

Iskandar menegaskan pembenahan tata kelola keuangan daerah akan terus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Bagi BPKAD Lampung Utara, penggunaan E-Purchasing hingga 95,8 persen menjadi bagian dari proses pembenahan sistem pengadaan. Teknologi membuka ruang dokumentasi dan pengawasan yang lebih kuat, tetapi kualitas serta substansi pengadaan tetap menjadi perhatian utama.

Digitalisasi menjadi alat. Transparansi menjadi prinsip. Sedangkan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi ukuran akhirnya.

“Kami ingin pengelolaan keuangan daerah semakin profesional, transparan dan tepat sasaran, sehingga belanja pemerintah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” kata Iskandar.

Editor : Heri Fulistiawan