KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, alokasi anggaran untuk memperbarui fasilitas perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara justru mencapai hampir Rp294 juta. Pengadaan komputer, laptop, AC, hingga televisi dan penataan interior ruangan masuk dalam daftar belanja modal Tahun Anggaran 2026.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih, sejumlah item yang dianggarkan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan utama operasional kantor, tetapi juga menyentuh fasilitas penunjang dan estetika ruangan.
Kepala Bappeda Lampung Utara, Dewi Setiyawati, saat dikonfirmasi mengenai alokasi anggaran tersebut meminta agar pertanyaan diarahkan kepada sekretarisnya.
"Silahkan hubungi sekretaris bappeda ya, saya masih acara di jakarta," tulis Dewi melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Lampung Utara, Budiman Thohir, belum berhasil dimintai keterangan. Saat wartawan mendatangi kantornya sekitar pukul 14.37 WIB, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Berdasarkan data dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2026, total belanja modal yang disiapkan Bappeda Lampung Utara mencapai Rp293.787.400.
Anggaran tersebut terbagi dalam empat kelompok pengadaan dengan nilai terbesar dialokasikan untuk pembelian perangkat komputer.
Pengadaan personal computer (PC) dan laptop menempati posisi teratas dengan anggaran Rp162.699.800. Dana tersebut direncanakan untuk membeli tiga unit PC all-in-one dan enam unit laptop.
Selanjutnya, pengadaan alat rumah tangga lainnya atau home use dialokasikan sebesar Rp66.605.200. Di dalamnya terdapat satu unit smart TV LED 43 inci, hording seluas 20 meter persegi, serta wallpaper dinding seluas 126 meter persegi.
Tak berhenti di situ, Bappeda juga menyiapkan anggaran Rp53.482.400 untuk pengadaan alat pendingin ruangan. Rinciannya, tiga unit AC berkapasitas 3 PK dan dua unit AC standing.
Sementara itu, pengadaan dua unit lemari arsip masuk dalam pos belanja alat penyimpan perlengkapan kantor dengan nilai anggaran Rp11 juta.
Rincian tersebut memperlihatkan bahwa belanja modal Bappeda tidak hanya diarahkan untuk pengadaan perangkat kerja, tetapi juga mencakup pembaruan fasilitas dan penataan ruang perkantoran.
Pengadaan komputer dan laptop tentu dapat berkaitan langsung dengan aktivitas perencanaan pembangunan daerah. Namun, pengadaan televisi, hording, wallpaper, hingga sejumlah unit AC dengan kapasitas besar membutuhkan penjelasan mengenai kebutuhan, kondisi fasilitas yang sudah tersedia, serta dasar penentuan spesifikasinya.
Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh fasilitas tersebut memang sudah mendesak untuk dipenuhi? Ataukah masih terdapat aset lama yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sehingga anggaran daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan lain?
Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi, belanja pemerintah semestinya tidak berhenti pada terpenuhinya daftar pengadaan. Setiap rupiah APBD harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perhitungan manfaat, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terlebih, Bappeda merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, penggunaan anggarannya juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan setiap belanja benar-benar sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Transparansi mengenai alasan pengadaan, spesifikasi barang, kondisi aset sebelumnya, hingga mekanisme pelaksanaan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Sebab, persoalannya bukan semata-mata anggaran yang mencapai Rp293 juta. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui sejauh mana belanja fasilitas tersebut benar-benar dibutuhkan dan apa manfaat konkret yang akan dihasilkan bagi kinerja pemerintahan serta masyarakat Lampung Utara.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
