KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Provinsi Lampung terus bergulir. Setelah sebelumnya menuai keluhan akibat proses pendaftaran daring yang dinilai membingungkan masyarakat, kini pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) justru diwarnai gangguan sistem yang memicu kepanikan peserta dan orang tua.
Kegaduhan terjadi saat pelaksanaan TPA SPMB di SMA Negeri 3 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Senin (8/6/2026). Sejumlah peserta dilaporkan gagal mengakses sistem ujian akibat kendala teknis. Beberapa siswa bahkan berulang kali terpental saat proses login sehingga tidak dapat mengikuti tes secara normal.
Gangguan tersebut memicu kecemasan di lokasi ujian. Sejumlah peserta terlihat panik dan menangis karena khawatir kehilangan kesempatan mengikuti seleksi masuk sekolah negeri. Di sisi lain, para orang tua mendatangi panitia untuk meminta kepastian dan penjelasan terkait masalah yang terjadi.
Rosaina, salah seorang wali murid, mengaku kecewa dengan pelaksanaan tes yang menurutnya jauh dari kata siap. Anak yang didampinginya tidak dapat masuk ke sistem ujian akibat gangguan yang terjadi saat tes berlangsung.
"Saya lagi pusing. Sistem error, banyak anak yang login-nya terpental, termasuk anak saya. Karena gagal masuk, anak saya sampai menangis," ujarnya.
Menurut Rosaina, persoalan ini tidak hanya menyangkut hasil seleksi, melainkan menyangkut hak peserta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan murid baru.
"Kami hanya ingin anak-anak mendapatkan kesempatan yang adil. Kalau sistemnya bermasalah seperti ini, bagaimana nasib mereka yang tidak bisa mengerjakan soal karena gagal login?" katanya.
Ia mengaku telah menyampaikan keluhan kepada panitia bersama sejumlah wali murid lainnya. Namun hingga pelaksanaan tes berakhir, mereka merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai.
"Kami sudah melapor, tapi tidak ada respons yang jelas. Anak-anak menangis, sementara orang tua sampai mendatangi ruang panitia untuk meminta kepastian," ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Laksita, wali murid peserta jalur domisili. Selain menyoroti gangguan sistem, ia mempertanyakan kebijakan yang mengharuskan peserta membawa telepon genggam dan menggunakan kuota internet pribadi untuk mengikuti tes.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban keluarga kurang mampu yang sedang berjuang agar anaknya bisa mengakses pendidikan negeri.
"Kalau yang mampu mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana dengan keluarga yang kesulitan membeli kuota internet? Ini seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara," katanya.
Persoalan ini semakin memperpanjang daftar kritik terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Lampung. Sebelumnya, banyak orang tua mengeluhkan proses pendaftaran online yang dianggap rumit, minim pendampingan, dan sulit diakses oleh masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital.
Kepala SMA Negeri 3 Kotabumi, Bambang Nopriadi, membenarkan adanya gangguan teknis selama pelaksanaan TPA. Pihak sekolah, kata dia, telah mendata seluruh peserta yang mengalami kendala agar tidak dirugikan dalam proses seleksi.
"Semua persoalan siswa yang gagal login dan mengalami gangguan teknis sudah kami catat secara real time, mulai dari proses pengerjaan hingga hasil penilaian muncul. Seluruh laporan akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar ada langkah lanjutan dan tidak merugikan calon siswa baru," kata Bambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa gangguan serupa tidak hanya terjadi di SMA Negeri 3 Kotabumi, melainkan dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah unggulan lainnya di Provinsi Lampung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan sistem digital yang digunakan dalam SPMB tahun ini. Di tengah tuntutan transparansi dan modernisasi layanan pendidikan, gangguan teknis yang menyebabkan peserta gagal mengikuti tes justru berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerimaan siswa baru.
Kini publik menunggu langkah konkret dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk memastikan tidak ada calon siswa yang dirugikan akibat persoalan sistem yang berada di luar kendali mereka. Jika tidak ditangani secara serius, gangguan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pelaksanaan SPMB 2026.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
