OKU TIMUR - Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten OKU Timur, gelombang kritik keras justru mengemuka. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang OKU Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD OKU Timur, Senin (19/1/2026), membongkar sederet dugaan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aksi tersebut bahkan nyaris berujung ricuh akibat ketegangan dengan aparat keamanan.
Ketegangan dipicu oleh penolakan aparat terhadap permintaan massa untuk menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD. Aparat beralasan pemberitahuan aksi tidak memenuhi ketentuan 3x24 jam.
Namun, massa menilai pembatasan tersebut sebagai bentuk penghambatan penyampaian pendapat di ruang publik, memicu adu argumen yang berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dapat diredam.
Ketua HMI Cabang OKU Timur, Nur Fitria, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai sarat persoalan dan minim transparansi.
“Kami menemukan banyak indikasi kelalaian dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah harus berhenti menutup mata terhadap masalah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tegas Nur Fitria.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, HMI secara terbuka menyoroti efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur yang dinilai belum mampu memangkas birokrasi. Meski digadang-gadang sebagai solusi pelayanan terpadu, MPP disebut masih menyisakan praktik lamban, tumpang tindih kewenangan, hingga minimnya kehadiran petugas di jam pelayanan.
Sorotan tajam juga diarahkan ke proyek Gedung Sport Center (GSC) OKU Timur yang hingga kini terbengkalai. HMI mendesak audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, menilai kondisi mangkraknya bangunan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dan membuka ruang dugaan penyimpangan anggaran.
Di sektor pendidikan, HMI mengungkap kekhawatiran atas lemahnya pendampingan siswa, menyusul terungkapnya kasus siswa yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Mereka menilai kejadian tersebut mencerminkan kegagalan sistem pembinaan dan pengawasan di lingkungan pendidikan.
Bidang kesehatan menjadi salah satu titik kritik paling keras. HMI menyinggung insiden meninggalnya korban kecelakaan lalu lintas di depan salah satu puskesmas yang disebut dalam kondisi kosong saat jam kerja. Jika benar, peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kelalaian fatal dan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan.
Tak berhenti di situ, HMI juga mengangkat persoalan meningkatnya kasus HIV di OKU Timur yang bertambah 12 orang hingga Juni 2025, maraknya aktivitas klub malam, serta ketiadaan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Mereka menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dan sistematis dalam menangani persoalan kesehatan dan sosial yang bersifat darurat.
Di sektor ekonomi dan sosial, dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial kembali disuarakan. HMI menuntut pengawasan ketat terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) agar tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa. Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dipertanyakan karena dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
Nasib petani dan pembudidaya ikan yang terdampak banjir turut menjadi sorotan. Padahal, sektor pertanian dan perikanan telah mengantarkan OKU Timur menyandang predikat swasembada pangan nasional dan julukan Kampung Patin. HMI menilai pemerintah daerah belum memberikan perlindungan dan pemulihan yang sepadan bagi para pelaku sektor tersebut.
Tekanan massa akhirnya memaksa Bupati OKU Timur turun langsung menemui demonstran dan menerima tuntutan yang disampaikan. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci terkait langkah konkret, jadwal evaluasi, maupun audit terhadap persoalan-persoalan yang disorot.
Aksi ini menjadi ironi di tengah perayaan HUT OKU Timur.
Di balik seremoni dan panggung perayaan, mahasiswa justru membuka tabir persoalan mendasar yang selama ini dinilai luput dari perhatian. Publik kini menanti, apakah janji pemerintah akan berujung pada pembenahan nyata, atau kembali berhenti di meja seremonial.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
