Kalianda, iNewsLamsel.id – Dewan Mahasiswa (DEMA) STAI YASBA Kalianda mengeluarkan tanggapan tegas terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali muncul: “Perubahan mekanisme tidak bisa dilakukan sembarangan, demokrasi lokal harus diutamakan ketimbang hanya mengejar efisiensi anggaran atau stabilitas politik semu.”
Wakil Ketua DEMA, Rizki Dwi Ananda, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pijakan utama kedaulatan rakyat – bukan sekadar prosedur politik. Setiap upaya mengubah cara pemilihan wajib melibatkan publik secara luas dan melalui kajian komprehensif, agar hak politik masyarakat tidak tergerus.
“Pemilihan kepala daerah adalah pendidikan demokrasi bagi rakyat. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan langsung masyarakat, kita berisiko menjadikan daerah sebagai ladang politik transaksional,” tegasnya pada Kamis (8/1/2026).
Meskipun mengakui argumen efisiensi yang sering dikemukakan pendukung wacana tersebut, DEMA menekankan bahwa hal itu harus diimbangi sistem pengawasan yang kuat dan tidak kompromi. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPRD segera membuka ruang dialog inklusif dengan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil – untuk memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
“Mahasiswa akan terus mengawal setiap langkah kebijakan publik. Demokrasi harus dibangun untuk keadilan, bukan hanya untuk kepentingan praktis semata,” pungkas Rizki.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
