Pengawasan dan Integritas: Dua Sisi Mata Uang Pembangunan
Di balik bantuan dan senyum warga, ada tanggung jawab besar: memastikan program tidak berhenti pada seremoni.
Menurut sejumlah sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya, sinergi lintas sektor — termasuk keterlibatan Kejaksaan — adalah langkah penting untuk menghindari potensi penyimpangan dana dan proyek fiktif yang kerap menghantui program pembangunan daerah.
Kehadiran aparat hukum di lapangan menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak boleh sekadar “indah di atas kertas”. Sebaliknya, setiap rupiah anggaran publik harus dipertanggungjawabkan hingga ke pelosok desa.
Bupati Way Kanan: “Bantuan Ini Nyata, Kolaborasi Adalah Kunci”
Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan TP PKK atas perhatian yang diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa kunci dari semua keberhasilan adalah kolaborasi dan integritas.
“Bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi yang lebih penting adalah semangat gotong royong antarinstansi. Kolaborasi seperti ini yang membuat Way Kanan terus melangkah menuju kesejahteraan,” ujar Bupati Ayu.
Program Desa Tapis bisa menjadi model bagi daerah lain di Lampung, bahkan nasional. Namun, keberhasilannya tidak diukur dari seberapa banyak bantuan yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana transparansi dan keadilan dijaga di setiap tahap pelaksanaan.
Peran aktif Kejaksaan Negeri Way Kanan menjadi sinyal bahwa paradigma pembangunan kini mulai bergeser — dari sekadar pertumbuhan, menuju pembangunan yang berintegritas.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
