WAY KANAN, iNewsLamsel.id - Di tengah semangat membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas, satu program menarik perhatian public, Pencanangan Desa Kesejahteraan Keluarga atau “Desa Tapis”. Bertempat di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni pemerintahan — melainkan potret nyata kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat kesejahteraan dari akar desa.
Kehadiran Kejaksaan: Lebih dari Sekadar Formalitas
Di antara barisan pejabat yang hadir, sosok dari Kejaksaan Negeri Way Kanan tampak menonjol. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), Rifqi Leksono, hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan. Langkah ini menandai babak baru: lembaga penegak hukum kini tak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, berkeadilan dan bebas penyimpangan.
“Kejaksaan Negeri Way Kanan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Rifqi Leksono dengan tegas.
Keterlibatan kejaksaan dalam program sosial seperti ini jarang terjadi, namun penting. Sebab, menurut sejumlah pengamat pembangunan, banyak program kesejahteraan yang gagal tepat sasaran akibat lemahnya pengawasan.
Kehadiran jaksa dalam proses pendampingan desa diyakini menjadi “rem moral” bagi aparatur pelaksana agar setiap bantuan benar-benar sampai ke tangan rakyat.
Program Desa Tapis: Menyentuh Akar Kesejahteraan
Desa Tapis bukan sekadar slogan. Program yang digagas oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, ini dirancang untuk menjawab persoalan mendasar di pedesaan: kemiskinan, ketimpangan gender, dan stunting.
Purnama Wulan menyebut, desa adalah pondasi pertama yang harus kuat agar bangsa ini mampu berdiri tegak menghadapi tantangan global.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk melaksanakan program, tapi memperkuat keluarga sebagai pilar utama pembangunan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan masyarakat menjadi kunci membentuk Desa Tapis yang tangguh dan produktif,” ujar Purnama Wulan.
Program ini meliputi sejumlah langkah konkret:
Bantuan susu dan modul Posyandu untuk mendukung target penurunan stunting hingga 13,2% di tahun 2025.
- Mesin jahit dan pelatihan ekonomi perempuan guna memperkuat peran perempuan kepala keluarga di sektor informal.
- Bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berisiko stunting.
- Bibit cabai untuk kader PKK dalam pengendalian inflasi melalui program Hatinya PKK.
Hingga pembangunan jalan desa untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pengawasan dan Integritas: Dua Sisi Mata Uang Pembangunan
Di balik bantuan dan senyum warga, ada tanggung jawab besar: memastikan program tidak berhenti pada seremoni.
Menurut sejumlah sumber internal pemerintahan yang enggan disebutkan namanya, sinergi lintas sektor — termasuk keterlibatan Kejaksaan — adalah langkah penting untuk menghindari potensi penyimpangan dana dan proyek fiktif yang kerap menghantui program pembangunan daerah.
Kehadiran aparat hukum di lapangan menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak boleh sekadar “indah di atas kertas”. Sebaliknya, setiap rupiah anggaran publik harus dipertanggungjawabkan hingga ke pelosok desa.
Bupati Way Kanan: “Bantuan Ini Nyata, Kolaborasi Adalah Kunci”
Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan TP PKK atas perhatian yang diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa kunci dari semua keberhasilan adalah kolaborasi dan integritas.
“Bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi yang lebih penting adalah semangat gotong royong antarinstansi. Kolaborasi seperti ini yang membuat Way Kanan terus melangkah menuju kesejahteraan,” ujar Bupati Ayu.
Program Desa Tapis bisa menjadi model bagi daerah lain di Lampung, bahkan nasional. Namun, keberhasilannya tidak diukur dari seberapa banyak bantuan yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana transparansi dan keadilan dijaga di setiap tahap pelaksanaan.
Peran aktif Kejaksaan Negeri Way Kanan menjadi sinyal bahwa paradigma pembangunan kini mulai bergeser — dari sekadar pertumbuhan, menuju pembangunan yang berintegritas.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
