Bayar Retribusi Daerah di Lampung Kini Bisa Lewat QRIS hingga Paylater

BANDAR LAMPUNG, iNewsLamsel.id - Pembayaran retribusi daerah di Provinsi Lampung kini semakin mudah. Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada satu metode pembayaran karena kanal digital seperti QRIS, virtual account, e-wallet hingga Paylater mulai terintegrasi dalam satu ekosistem layanan.

Kemudahan tersebut hadir melalui kolaborasi Paylabs, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, dan Bank Lampung dalam pengembangan Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah (SAIBARA).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Bapenda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (7/10/2026).

Melalui kolaborasi tersebut, Paylabs mendukung integrasi berbagai kanal pembayaran digital ke dalam ekosistem SAIBARA. Sementara Bank Lampung berperan dalam penguatan infrastruktur perbankan sekaligus proses settlement pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bapenda Lampung.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan digitalisasi pembayaran retribusi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Melalui SAIBARA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan retribusi dalam satu platform dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Saipul.

Direktur Paylabs, Bram Helianto, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan penyedia teknologi pembayaran menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan layanan transaksi yang lebih mudah bagi masyarakat.

“Paylabs hadir untuk mendukung Bapenda Lampung dan Bank Lampung melalui infrastruktur pembayaran yang memungkinkan berbagai kanal pembayaran terintegrasi dalam satu ekosistem. Dengan dukungan tersebut, masyarakat memiliki kemudahan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah secara digital,” kata Bram.

Saat ini, SAIBARA telah digunakan oleh 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan mencakup berbagai layanan retribusi, terutama sektor pariwisata dan pelayanan publik.

Tak hanya melakukan pembayaran, masyarakat juga dapat memantau status serta detail transaksi secara digital melalui aplikasi. Dokumen transaksi seperti Surat Penetapan Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) juga dapat diakses melalui sistem tersebut.

Menariknya, perluasan kanal pembayaran dalam ekosistem SAIBARA turut membuka pilihan Paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) sebagai salah satu alternatif sumber dana pembayaran, termasuk melalui Shopee PayLater.

Kehadiran Paylater melengkapi sejumlah metode pembayaran lainnya yang tersedia dalam ekosistem SAIBARA, sehingga masyarakat dapat memilih kanal transaksi berdasarkan kebutuhan dan preferensinya.

Perluasan pembayaran digital ini sejalan dengan tren pertumbuhan transaksi digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi pada kuartal II 2026, atau tumbuh 36,88 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, transaksi QRIS juga tumbuh 100,12 persen.

Di Lampung, digitalisasi transaksi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, mengatakan pihaknya mendukung pengembangan ekosistem tersebut, termasuk melalui layanan QRIS dan proses settlement ke RKUD Bapenda Lampung.

“Kami mendukung pembayaran melalui QRIS sekaligus menjalankan peran dalam proses settlement ke RKUD Bapenda Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan penyedia teknologi pembayaran seperti ini penting untuk membangun ekosistem transaksi pemerintah daerah yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Indra.

Kolaborasi Paylabs, Bapenda Lampung, dan Bank Lampung tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembayaran retribusi secara digital.

Dengan semakin banyaknya pilihan kanal pembayaran, SAIBARA diarahkan menjadi salah satu bagian dari transformasi layanan pemerintah daerah yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan integrasi transaksi dalam satu ekosistem digital.

Editor: Heri Fulistiawan