LAMPUNG SELATAN, iNewsLamsel.id - Sidang perkara dugaan pemalsuan akta autentik yang menjerat Direktur Utama PT San Xiong Steel Indonesia, Finny Fong, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Kamis (12/11/2026). Sidang kali ini mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota perlawanan tim penasihat hukum terdakwa.
Usai persidangan, Kuasa Hukum Finny Fong, Aristoteles M.J. Siahaan, S.H., menilai tanggapan JPU masih bersifat normatif dan belum menjawab secara mendalam sejumlah keberatan yang telah disampaikan pihaknya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewenangan relatif PN Kalianda dalam mengadili perkara tersebut. Aristoteles menilai jaksa terlalu bertumpu pada lokasi terdakwa ditahan, sementara menurutnya tempat dugaan tindak pidana justru telah disebut dalam uraian jaksa sendiri.
"Jaksa hanya menyatakan pengadilan berwenang karena terdakwa ditahan di sini. Padahal, dalam keterangannya sendiri, jaksa menyebut dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu itu dibuat di Cirebon. Kalau begitu, secara logika hukum, seharusnya Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang," ujar Aristoteles kepada awak media.
Ia juga mempertanyakan legal standing pihak pelapor. Menurutnya, kapasitas pihak yang membuat laporan polisi perlu diuji karena akta autentik yang menjadi objek perkara diklaim belum pernah dibatalkan melalui putusan pengadilan.
"Selama akta autentik itu belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka akta tersebut tetap berlaku. Karena itu, kami mempertanyakan apakah pihak yang membuat laporan polisi memang memiliki kewenangan atau legal standing," katanya.
Tak hanya itu, tim penasihat hukum juga menilai surat dakwaan JPU tidak cermat dan mengandung ketidakjelasan terkait kepemilikan saham.
Aristoteles menyoroti uraian dakwaan yang menyebut pembayaran fee kepada terdakwa melalui 9.900 lembar saham. Namun, pada bagian lain, dakwaan juga menguraikan bahwa Chen Jiong tetap menyetujui pengalihan saham.
"Pertanyaannya, sebenarnya Chen Jiong ini memiliki saham atau tidak di perusahaan Finny Fong? Kontradiksi dalam uraian itu yang menurut kami membuat dakwaan menjadi kabur," ungkapnya.
Di tengah keberatan tersebut, Aristoteles mengapresiasi langkah majelis hakim yang berencana menghadirkan Dokter Dea, dokter yang disebut pernah memeriksa Finny Fong sebanyak dua kali selama berada di lembaga pemasyarakatan.
Meski bukan dokter spesialis Onkologi, menurut Aristoteles, keterangan dokter tersebut tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan terdakwa di hadapan majelis hakim.
"Kami mengapresiasi majelis hakim yang ingin memanggil dokter Dea. Walaupun beliau bukan dokter Onkologi, setidaknya ada keterangan medis yang bisa disampaikan di persidangan," ujarnya.
Dokter Dea akan dijadwalkan hadir dalam persidangan berikutnya pada Kamis 19 November 2026 mendatang.
Usai sidang, sambil menahan tangis, Finny Fong mengungkapkan keberatannya terhadap perlakuan yang ia rasakan selama menjalani penahanan. Ia mengaku kesulitan mendapatkan penanganan medis meski tengah berjuang melawan penyakit kanker. Diketahui terdakwa Finny Fong mengidap penyakit kanker stadium 3b.
Finny mempertanyakan mengapa dirinya merasa diperlakukan berbeda dibandingkan tahanan lainnya, terutama terkait akses pengobatan dan penanganan ketika kondisi kesehatannya memburuk.
"Ini obat juga sampai. Kenapa semua saya yang dipersulit? Dia juga sudah mengurus tahanan yang lain, semua boleh. Cuma saya, karena saya pasien kanker," ujar Finny dengan suara bergetar menahan tangis.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi darurat medis yang mungkin dialaminya selama berada di dalam tahanan.
Menurut Finny, pihak dokter merasa memiliki tanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya. Namun, ia mengaku mendapat penjelasan bahwa penanganan tersebut terbentur mekanisme yang berlaku di lingkungan lapas.
Finny juga mengaku mendapat penjelasan bahwa statusnya masih sebagai tahanan titipan biasa, sehingga ia khawatir tidak memperoleh penanganan sebagaimana mestinya apabila mengalami kondisi kritis pada malam hari.
"Kalau saya mati sekalipun, mereka nggak bisa kasih apa-apa. Kalau saya malam-malam sakit, kritis, mereka nggak bisa, karena saya tahanan titipan. Bukan tahanan Lapas, tahanan dia itu tanggung jawab dia," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap persoalan pemenuhan hak kesehatan seorang terdakwa yang tengah menjalani proses hukum, terlebih ketika yang bersangkutan mengaku sedang berjuang melawan penyakit serius.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum(JPU) Iran Raksa Hidayat, S.H., meminta majelis hakim menolak seluruh keberatan penasihat hukum Finny Fong. Jaksa menilai dalil-dalil perlawanan tersebut tidak memiliki dasar kuat untuk menggugurkan surat dakwaan.
JPU juga membantah keberatan mengenai kewenangan PN Kalianda. Meski akta diduga dibuat di Cirebon, jaksa menilai terdapat dasar hukum yang memungkinkan PN Kalianda mengadili perkara tersebut karena sejumlah saksi dan aktivitas perusahaan berkaitan dengan Lampung Selatan.
Selain itu, jaksa menegaskan dugaan pemalsuan akta autentik merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Dengan demikian, setiap orang yang mengetahui dugaan tindak pidana dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Terkait keberatan tidak adanya pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen, JPU menilai hal tersebut merupakan materi pembuktian yang harus diuji dalam persidangan, bukan alasan untuk membatalkan dakwaan.
Dalam perkara ini, Finny Fong didakwa berdasarkan Pasal 392 ayat (1) huruf a atau Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Objek perkara berkaitan dengan tiga akta notaris PT San Xiong Steel Indonesia yang diterbitkan pada 2022 hingga 2024.
Atas dasar itu, JPU meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan sah, menolak seluruh nota perlawanan penasihat hukum terdakwa, serta melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
