Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Bupati, Tolak Utang Rp150 Miliar dan Tagih Janji Pembangunan

KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (29/6/2026). Mereka membawa sederet tuntutan, mulai dari percepatan pembangunan daerah hingga penolakan rencana pinjaman pemerintah daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, massa silih berganti menyampaikan orasi. Mereka menilai masih banyak persoalan mendasar di Lampung Utara yang belum terselesaikan dan mendesak pemerintah daerah segera membuktikan komitmen terhadap janji-janji pembangunan.

Empat koordinator lapangan, Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Menurut mereka, kritik yang disampaikan merupakan suara masyarakat yang menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar janji.

Dalam tuntutannya, IMM mendesak pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, mengevaluasi pejabat dan kebijakan yang dinilai tidak efektif, mempercepat pengentasan kemiskinan, menekan angka anak putus sekolah, mempercepat perbaikan infrastruktur, memperkuat pelaksanaan program strategis nasional, serta mempercepat reformasi birokrasi dan transformasi digital.

Sorotan paling keras diarahkan pada rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan pinjaman sebesar Rp150 miliar kepada PT SMI. Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang karena daerah masih memiliki berbagai persoalan keuangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Selain isu daerah, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan nasional, di antaranya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan harga kebutuhan pokok, memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan kebijakan nasional lainnya.

Aksi berlangsung damai dan berakhir setelah perwakilan mahasiswa diterima berdialog dengan Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.

Wakil Bupati Romli menyatakan pemerintah daerah menghargai kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Semua masukan ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah demi perbaikan dan kemajuan Lampung Utara," kata Romli.

Penandatanganan pakta integritas menutup rangkaian aksi, namun mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi komitmen pemerintah agar tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebatas dokumen, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.

Editor : Heri Fulistiawan