Di Tengah Penolakan Fraksi, Banggar DPRD Bela Utang Rp150 Miliar

KOTABUMI, iNews.id - Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur terus memanas. Di tengah munculnya penolakan sejumlah fraksi di DPRD, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Utara dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru tampil pasang badan mendukung penuh langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli.

Dukungan tersebut disampaikan Nurdin di tengah derasnya kritik terhadap rencana utang daerah yang dinilai sebagian kalangan berpotensi membebani fiskal daerah dalam jangka panjang. Namun, Nurdin menilai polemik yang berkembang justru berisiko menyesatkan opini publik jika masyarakat tidak memahami tujuan serta mekanisme pinjaman secara utuh.

“Jangan sampai masyarakat menilai negatif sebelum memahami tujuan dan mekanismenya. Pemerintah daerah sedang mencari solusi atas keterbatasan fiskal demi percepatan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Nurdin, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, rencana pinjaman tersebut belum menjadi keputusan final karena masih berada pada tahap pembahasan di DPRD. Ia menjelaskan, prosesnya harus melalui pembahasan di Banggar sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan politik.

“Setelah ada penyampaian ke DPRD, mekanismenya dibahas di Banggar, lalu disetujui melalui rapat paripurna. Setelah itu dilakukan review dokumen sebelum masuk tahap penandatanganan pinjaman,” ujarnya.

Nurdin menegaskan, dukungannya bukan tanpa alasan. Ia menyebut kondisi infrastruktur jalan di Lampung Utara saat ini sudah dalam kategori memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat. Sementara di sisi lain, kemampuan APBD dinilai belum cukup untuk membiayai percepatan pembangunan secara maksimal.

“Banyak ruas jalan yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna. Kalau pembangunan hanya mengandalkan kemampuan anggaran yang terbatas, maka perbaikannya akan berjalan lambat,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi dilema klasik: antara kebutuhan pembangunan yang mendesak dan kemampuan fiskal yang terbatas. Skema pinjaman ke SMI pun dipandang sebagai jalan pintas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Meski demikian, penolakan dari sejumlah fraksi DPRD tetap menjadi tantangan politik tersendiri. Kekhawatiran terbesar yang mencuat adalah potensi tekanan terhadap keuangan daerah di masa mendatang apabila kemampuan pembayaran tidak berjalan sesuai proyeksi.

Menanggapi hal itu, Nurdin menegaskan bahwa pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah terkait pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru membangun narasi negatif sebelum melakukan kajian secara menyeluruh.

“Sikap politik tentu sah, tetapi mestinya didasarkan pada kajian yang komprehensif. Apa yang dilakukan pemerintah daerah bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Ia juga optimistis kondisi fiskal Lampung Utara masih cukup aman untuk memenuhi kewajiban pembayaran apabila pinjaman tersebut disetujui dan direalisasikan. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah memiliki rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Polemik pinjaman Rp150 miliar ini diperkirakan masih akan terus bergulir di ruang politik DPRD Lampung Utara. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan suntikan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Namun di sisi lain, kekhawatiran terhadap risiko utang daerah menjadi amunisi politik bagi pihak-pihak yang menolak rencana tersebut.

Editor : Heri Fulistiawan