Awas Korupsi! Lampung Selatan Gandeng KPK 'Didik' Aparatur Desa!

Lampung Selatan, iNewsLamsel.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan korupsi dengan menggelar Bimbingan Teknis Pendidikan Antikorupsi (PAK) dan Penilaian Desa Antikorupsi. Acara yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Rabu (26/11/2025), menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari camat, Ketua Abdesi, BPD, kepala desa percontohan, akademisi, perangkat daerah, dan mahasiswa. Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menjelaskan bahwa upaya ini fokus pada lima komponen utama penilaian desa antikorupsi, yaitu tatalaksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.

"Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik korupsi di tingkat desa," ujar Anton.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah gerakan moral bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan hingga level desa. Ia menyoroti tantangan seperti pemahaman regulasi yang belum merata, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi anggaran.

"Kita berkumpul bukan sekadar membuka kegiatan, tetapi menyatakan komitmen bahwa Lampung Selatan ingin bangkit dan berbenah dengan fondasi integritas yang kokoh," tegas Bupati Egi.

Bupati Egi juga menekankan pentingnya integritas personal dan kompetensi profesional bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas. Ia menambahkan bahwa kehadiran KPK RI menjadi penegasan bahwa pencegahan korupsi bukanlah reaksi terhadap kasus tertentu, melainkan gerakan transformasi tata kelola secara menyeluruh.

Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan ini dapat mendorong munculnya desa-desa yang bersih, tertib administrasi, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sebagai fondasi penting dalam memasuki era digital dan memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Editor : Heri Fulistiawan