Tiga Bulan Menjabat Plt, Kadisdik Lamsel Masih "Main Aman", Jawaban Soal PPDB Dinilai Mengambang

LAMPUNG SELATAN, iNewsLamsel.id – Sudah tiga bulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, kinerja Syaifullah mulai menuai kritik tajam. Publik menilai, pemimpin yang seharusnya tegas ini justru terlihat lebih nyaman di balik meja rapat, namun belum menunjukkan gebrakan nyata dalam memecahkan persoalan pendidikan, termasuk persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Baca Juga

Wajib Tahu! Jadwal Dokter Spesialis RSUD dr H Bob Bazar Kalinda, Jangan Sampai Salah Datang

Hal ini terkuak jelas saat Syaifullah dikonfirmasi tim iNews.id pada Senin, (4/5/2026) terkait kesiapan dinasnya menghadapi momen krusial tersebut. Ketika ditanya kepastian jadwal sosialisasi dan langkah antisipasi terhadap praktik "titip-menitip" yang menjadi penyakit tahunan, jawaban yang keluar justru terasa datar dan mengambang.

Ia hanya menjawab singkat, "Nanti ada jadwalnya sosialisasi", tanpa memberikan kepastian tanggal maupun rincian mekanisme yang jelas. Jawaban seadanya ini dinilai tidak mencerminkan kesiapan sebuah instansi yang sedang memegang amanah besar, apalagi statusnya masih sebagai pelaksana tugas yang seharusnya bekerja ekstra keras membuktikan diri.

Baca Juga

Jalan Menuju Sekolah dan Exit Tol Rusak Parah, Warga Kedaton Desak Perbaikan

Ketidakpuasan semakin memuncak saat awak media melayangkan pertanyaan kritis: "Bagaimana jika yang disosialisasikan tidak sesuai realita di lapangan? Bagaimana jika praktik titip-menitip tetap terjadi dan merugikan siswa miskin dan berprestasi? Apakah ada sanksi tegas?"

Baca Juga

UPT Pasar bersama DLH Lampung Selatan Pastikan Pasar Inpres Kalianda Bersih Saat Lebaran 1447H

Sayangnya, hingga saat ini belum ada jawaban tegas yang mampu menenangkan kegelisahan masyarakat. Syaifullah tampak enggan memberikan jaminan hukum maupun tindakan nyata yang bersifat mematikan peluang kecurangan.

Padahal, masyarakat tahu persis bahwa celah ketidakjelasan aturan dan keterlambatan informasi justru menjadi lahan subur bagi praktik KKN, nepotisme, dan pungli. Ketidakberanian pejabat untuk bersikap tegas di awal justru diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa sistem lama yang busuk mungkin masih akan berjalan seperti biasa.

Baca Juga

Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Lebaran 1447 H di Lampung Selatan Tetap Cukup, Harga Relatif Stabil

Selama tiga bulan masa kerjanya sebagai Plt, Syaifullah lebih sering terdengar menggelar rapat koordinasi, namun hasilnya belum terasa di masyarakat. PPDB tinggal di depan mata, namun arah kebijakan dan penegakan hukumnya masih terlihat abu-abu.

Baca Juga

Operasi Ketupat Krakatau 2026 Dimulai, Kapolres Lamsel Tekankan Sinergi dan Pelayanan Prima

Masyarakat tidak butuh pejabat yang pandai berbicara di forum atau hanya pandai membuat janji. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, jadwal yang jelas, dan komitmen kuat untuk menutup rapat celah kecurangan. Status sebagai Plt bukan alasan untuk bersikap ragu-ragu atau hanya menjadi "penunggu jabatan".

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Lampung Selatan masih belum merilis pedoman resmi yang tegas. Publik kini bertanya-tanya, apakah masa tugasnya ini hanya diisi untuk seremonial belaka, atau benar-benar mau membawa perubahan?

Warga berharap, jangan sampai janji "sosialisasi nanti" hanyalah cara untuk menunda masalah, sementara praktik kotor tetap berjalan di belakang layar.

Editor : Heri Fulistiawan