Desyadi, Birokrat Yang Bekerja Dalam Diam, Skor Tertinggi Seleksi Sekda Lampung Utara

LAMPUNG UTARA - Ditengah dinamika birokrasi yang sering kali diwarnai intrik dan politik jabatan, proses seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara justru menghadirkan cerita berbeda. Dari enam peserta yang menjalani uji kompetensi (UKOM), hanya Desyadi yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh tim asesor panitia seleksi.

Dengan nilai 80,28, Desyadi meninggalkan lima pesaingnya di bawah skor 77. Nama-nama lain seperti Mirza Irawan Dwi Atmaja (76,39) dan Perdana Putra (70,83) harus puas dengan kategori Masih Memenuhi Syarat (MMS). 

Hasil ini menempatkan Desyadi sebagai kandidat terkuat untuk posisi strategis Sekretaris Daerah—jabatan yang bukan sekadar administratif, tetapi jantung dari tata kelola pemerintahan kabupaten.

Nama Desyadi bukan sosok asing di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Sejak 2006, ia telah meniti karier dari bawah. Ia dikenal tekun, cermat, dan jarang muncul di sorotan publik.

“Beliau bukan tipe pejabat yang sibuk tampil di depan kamera. Tapi kalau bicara data dan angka, beliau sangat kuat,” ujar seorang pejabat eselon II yang enggan disebut namanya.

Karier Desyadi banyak dihabiskan di bidang keuangan daerah, bidang yang menuntut presisi dan integritas tinggi. Mulai dari Kabid Anggaran BPKAD (2014), kemudian Sekretaris BPKAD(2017) hingga dipercaya menjadi Kepala BPKAD(2019). Saat ini, ia memimpin Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). 

Jejak itu menegaskan satu hal: kompetensi teknis Desyadi bukan hanya hasil pelatihan, tapi pengalaman panjang dalam menjaga denyut fiskal daerah.

Seleksi terbuka jabatan Sekda kali ini diikuti enam pejabat dari lintas daerah, termasuk Asisten Bidang Umum Tubaba, Mirza Irawan Dwi Atmaja, dan Asisten Pemerintahan Lampung Selatan, Intji Indriati.
Namun, hanya Desyadi yang memperoleh penilaian penuh sebagai kandidat yang benar-benar memenuhi syarat. 

Sumber internal pansel mengungkapkan bahwa tim asesor menguji tiga aspek utama: kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 

“Dari awal penilaian, Desyadi menunjukkan pemahaman mendalam soal tata kelola keuangan dan strategi pembangunan daerah. Ia mampu mengaitkan kebijakan fiskal dengan arah pembangunan berkelanjutan,” ujar sumber tersebut.

Nilai 80,28 bukan sekadar angka. Dalam konteks birokrasi, itu menunjukkan penguasaan substansi yang jarang ditemui. “Banyak peserta paham struktur, tapi tak semua bisa mengurai logika kebijakan,” tambahnya.

Bagi masyarakat Lampung Utara, nama Desyadi mungkin tak sepopuler tokoh politik atau kepala dinas yang sering tampil di publik. Namun, bagi kalangan ASN, ia dikenal sebagai sosok yang tenang tapi tegas, bekerja dalam diam tapi hasilnya terasa. 

Seorang kolega lama menuturkan kisah menarik:
“Pernah ada masa PAD (Pendapatan Asli Daerah) stagnan bertahun-tahun. Waktu itu Desyadi belum lama di BPPRD. Ia ubah sistem monitoring, dorong digitalisasi retribusi, dan dalam setahun target PAD naik signifikan,” ujarnya.

Pendekatan berbasis data dan efisiensi itu menjadi ciri khas Desyadi. Di setiap jabatan, ia dikenal enggan membuat keputusan tanpa dasar hukum atau analisis yang kuat—kebiasaan yang berakar dari latar belakangnya sebagai Doktor Hukum

Setelah UKOM, keenam peserta akan mengikuti tahap penulisan makalah dan wawancara akhir. Namun, posisi Desyadi yang sudah memperoleh status “memenuhi syarat” memberikan keuntungan moral tersendiri.
Dalam seleksi yang rawan tarik-menarik kepentingan, integritas hasil penilaian tim asesor kini menjadi sorotan publik.

“Seleksi terbuka ini menjadi momentum penting bagi Lampung Utara untuk menunjukkan transparansi birokrasi. Kalau hasil objektif dihormati, masyarakat akan kembali percaya pada sistem,” kata seorang pengamat pemerintahan lokal, R. Nurhadi. 

Dengan nilai tertinggi dan rekam jejak yang solid, peluang Desyadi untuk menduduki kursi Sekda Lampung Utara kini terbuka lebar. Namun, bagi banyak pihak yang mengenalnya, jabatan hanyalah konsekuensi dari kerja panjang.

“Beliau tidak mengejar jabatan, tapi tanggung jawab. Itu yang membedakan,” kata seorang staf muda di BPPRD.

Apapun hasil akhir nanti, seleksi ini telah membuka wajah baru birokrasi Lampung Utara—di mana kerja senyap dan rekam jejak profesional akhirnya berbicara lebih keras dari lobi dan popularitas.

Editor : Heri Fulistiawan