KOTABUMI, iNews.id - Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur terus bergulir. Namun di tengah silang pendapat antarfraksi DPRD, dukungan terhadap langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli justru semakin menguat dari kalangan tokoh masyarakat dan mantan birokrat senior.
Tokoh masyarakat Lampung Utara sekaligus mantan Wakil Bupati Tulangbawang Barat, Fauzi Hasan, menilai langkah pemerintah daerah mencari pinjaman merupakan pilihan realistis di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan pembangunan yang terus mendesak.
Menurut Fauzi, banyak daerah saat ini berada dalam posisi sulit antara menjaga kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar.
“Semua daerah sekarang menghadapi kesulitan. Kalau pemerintah tidak berani mengambil langkah, daerah bisa stagnan. Kalau stagnan, artinya mundur,” kata Fauzi, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai kerusakan jalan yang dibiarkan terlalu lama justru akan menjadi beban yang lebih berat bagi APBD di masa mendatang. Semakin lama perbaikan ditunda, biaya penanganan disebut akan semakin membengkak.
“Kalau jalan sekarang tidak diperbaiki, setahun lagi kerusakannya makin parah. Lubangnya bertambah. Biaya perbaikannya juga makin besar. Itu yang saya maksud kemunduran,” ujarnya.
Meski mendukung skema pinjaman, Fauzi mengingatkan agar penggunaan dana dilakukan secara ketat, terukur, dan benar-benar menyasar kebutuhan prioritas masyarakat. Ia menegaskan utang daerah hanya layak dilakukan jika manfaatnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh publik.
“Boleh pinjam, tetapi harus terkendali. Penggunaannya harus efisien dan benar-benar untuk kebutuhan prioritas masyarakat,” katanya.
Fauzi bahkan mendorong pemerintah daerah membuka pola kolaborasi lebih luas dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung Utara untuk ikut membantu penanganan jalan rusak. Menurut dia, gotong royong lintas sektor diperlukan karena persoalan infrastruktur menyangkut kepentingan ekonomi bersama.
“Kalau memungkinkan, perusahaan-perusahaan juga diajak membantu perbaikan jalan. Ini kepentingan bersama,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan tokoh masyarakat Lampung Utara, Ansyori Sabak. Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi nyata dibanding perdebatan politik soal mekanisme pembiayaan.
Menurut Ansyori, yang paling dirasakan masyarakat adalah buruknya kondisi jalan yang menghambat aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga mobilitas harian masyarakat desa.
“Kami masyarakat tidak terlalu mempersoalkan uang itu dari mana. Yang penting jalan-jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan segera diperbaiki,” kata Ansyori.
Ia bahkan menyinggung sikap sejumlah anggota DPRD yang menolak rencana pinjaman tersebut, padahal pembangunan infrastruktur dinilai sudah berada dalam kondisi mendesak.
Menurutnya, perdebatan politik seharusnya tidak menghambat pembangunan yang menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat. Sebab kerusakan jalan berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian seperti singkong, jagung, dan beras yang menjadi penopang ekonomi warga Lampung Utara.
“Bagaimana harga hasil pertanian bisa baik kalau akses jalannya rusak? Distribusi terganggu, biaya angkut naik. Kalau dibiarkan, kerusakan makin parah dan biaya perbaikannya justru lebih besar,” ujarnya.
Di tengah tarik menarik politik di DPRD, dukungan dari tokoh masyarakat ini menjadi sinyal bahwa sebagian warga lebih menginginkan percepatan pembangunan dibanding perdebatan berkepanjangan soal skema pembiayaan.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
