LAMPUNG, iNewsLamsel.id - Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Burhanuddin, menegaskan tarif jalan tol di wilayah Lampung saat ini nyata-nyata belum berpihak pada kebutuhan dan kemampuan ekonomi warga.
Menurutnya, tujuan utama pembangunan jalan tol seharusnya mempermudah mobilitas, memangkas waktu tempuh, serta membuat biaya perjalanan lebih efisien dan hemat bagi masyarakat luas.
Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Tarif yang berlaku dinilai terlalu tinggi sehingga manfaat keberadaan jalan tol belum bisa dirasakan secara maksimal oleh sebagian besar pengguna.
"Seharusnya dengan adanya tol, perjalanan jadi lebih cepat, hemat waktu dan biaya. Tapi dengan tarif saat ini, justru memberatkan dan membebani anggaran perjalanan warga Lampung," tegas Burhanuddin.
Ia menilai kebijakan penetapan tarif saat ini belum mempertimbangkan secara matang daya beli masyarakat maupun fungsi strategis tol sebagai tulang punggung konektivitas daerah.
Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran arus barang, jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menyikapi hal itu, Burhanuddin tidak sekadar mengkritik, melainkan mendesak langkah nyata dari para pemangku kebijakan.
Ia secara tegas meminta DPR RI Dapil Lampung, DPRD Provinsi Lampung, serta Gubernur Lampung untuk segera memfasilitasi pertemuan bersama PT Bakauheni Terbanggi Besar (BTB) selaku pengelola, yang merupakan bagian dari PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII).
Pertemuan tersebut dinilai mendesak untuk membahas secara terbuka struktur tarif, dasar perhitungan, serta kemungkinan penyesuaian agar lebih adil dan terjangkau bagi warga lokal.
"Jangan sampai infrastruktur yang dibangun demi memajukan daerah justru berubah menjadi beban berat bagi masyarakatnya sendiri. Duduklah bersama, cari solusi yang menguntungkan semua pihak," pungkasnya.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
