KOTABUMI, iNews.id - Lampung Utara kembali diwarnai dinamika politik panas. Rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan pinjaman daerah senilai Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur memicu silang pendapat antarfraksi di DPRD hingga menyeret perdebatan ke ruang publik.
Di tengah polemik yang terus memanas, mantan Ketua Tim Transisi sekaligus Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli, Suwardi, angkat bicara. Dia menilai perbedaan pandangan terkait pinjaman daerah seharusnya tidak diumbar secara terbuka, apalagi oleh partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah daerah.
Menurut Suwardi, sikap salah satu fraksi koalisi yang secara terbuka menolak rencana pinjaman justru berpotensi memunculkan kegaduhan politik dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mestinya persoalan strategis seperti ini dibahas secara internal terlebih dahulu. Kajian harus dilakukan bersama agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas dan berpihak pada pembangunan,” ujar Suwardi, Minggu (17/5/2026).
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi itu menilai kondisi fiskal Lampung Utara saat ini belum cukup kuat untuk mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, terutama perbaikan jalan kabupaten yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Dia bahkan menyebut angka Rp150 miliar belum cukup untuk menuntaskan kerusakan jalan di seluruh wilayah Lampung Utara.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saat ini, mungkin hanya sebagian kecil jalan yang bisa diperbaiki. Padahal masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak karena itu menyangkut aktivitas ekonomi sehari-hari,” katanya.
Polemik pinjaman daerah itu kini berkembang menjadi isu politik yang sensitif. Di media sosial, penolakan terhadap rencana utang daerah mulai menggema. Bahkan, muncul seruan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampung Utara.
Suwardi mengingatkan situasi tersebut rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Hamartoni Ahadis dan Romli di tengah agenda percepatan pembangunan daerah.
Menurut dia, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Ia menilai infrastruktur jalan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses investasi, memperkuat sektor UMKM, hingga meningkatkan konektivitas kawasan terpencil dan destinasi wisata.
Karena itu, Suwardi meminta DPRD Lampung Utara tetap mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama mekanisme pembiayaan dilakukan secara transparan, terukur, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Sejauh ini, sikap fraksi-fraksi di DPRD Lampung Utara masih terbelah. Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pinjaman Rp150 miliar dan meminta pimpinan DPRD mengkaji ulang langkah tersebut.
Sementara Partai Golkar mengusulkan agar nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar. Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendukung penuh rencana pinjaman sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung Utara.
Perdebatan soal utang daerah itu kini tak lagi sekadar membahas angka Rp150 miliar, melainkan juga menjadi ujian soliditas koalisi politik pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli di awal masa kepemimpinan mereka.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
