LAMPUNG SELATAN, iNewsLamsel.id - Kesabaran masyarakat Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, mulai habis. Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk memberikan kepastian terkait pemerintahan desa yang sebelumnya dijanjikan dalam waktu dua bulan, hingga kini tak kunjung terealisasi.
Bahkan, lebih dari tiga bulan setelah tenggat waktu tersebut berlalu, masyarakat mengaku belum mendapatkan kepastian. Kondisi ini membuat kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah semakin terkikis.
Sudaryono, perwakilan masyarakat yang memperjuangkan persoalan tersebut, mengatakan janji pemberian waktu dua bulan untuk mengupayakan islah atau perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih disampaikan secara lisan. Namun, menurutnya, komitmen tersebut disaksikan sejumlah pihak.
"Janji pemberian waktu dua bulan itu disampaikan secara lisan, bukan tertulis. Tetapi disaksikan oleh media, Polres, Polsek, Koramil, dan Camat. Jadi, ada saksi ketika pemerintah menyampaikan komitmen tersebut kepada masyarakat," kata Sudaryono, Jumat(20/11/2026).
Ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah belum merealisasikan komitmen tersebut, padahal tenggat waktu yang disampaikan telah terlampaui.
"Dasarnya karena sampai sekarang tidak ada kepastian dari pemerintah daerah. Setiap kali kami mengurus dan menanyakan persoalan ini, selalu ada alasan, tetapi tidak ada keputusan yang jelas. Bahkan, pada tanggal 27 Oktober 2026, yang disaksikan masyarakat, kembali disampaikan akan ada tindak lanjut. Namun, sampai sekarang belum juga ada kepastian," ungkapnya.
Menurut Sudaryono, persoalan pemerintahan Desa Sinar Palembang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Namun, masyarakat merasa belum memperoleh penyelesaian yang adil.
"Kami sebagai masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah. Persoalan ini sudah berjalan sekitar satu setengah tahun, tetapi sampai detik ini kami belum mendapatkan keadilan. Kami juga bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan persoalan ini? Mengapa begitu sulit mendapatkan kepastian?" ujarnya.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah muncul kembali janji tindak lanjut pada tanggal 27 Oktober 2026 terkait pemberhentian permanen kepala desa bernama Sukoco.
Sudaryono mengatakan masyarakat bahkan telah mendatangi kantor BPD untuk meminta penjelasan mengenai realisasi janji tersebut, setelah sebelumnya menemui pihak dinas terkait.
"Kemarin kami kembali mendatangi kantor Dinas PMD dan bertemu langsung dengan pihak terkait setelah sebelumnya menemui kepala dinas. Kami menanyakan janji tanggal 27 Oktober 2026 mengenai pemberhentian permanen kepala desa atas nama Sukoco. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas," katanya.
Warga Ancam Gelar Aksi Besar-besaran
Karena berulang kali menerima janji tanpa kepastian, masyarakat kini mulai mempertimbangkan langkah lebih keras. Sudaryono menyebut warga berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Dinas PMD.
"Karena janji demi janji tidak pernah memberikan kepastian, masyarakat sudah tidak ingin hanya mendengar kata-kata. Kami berencana menggelar aksi besar-besaran di kantor PMD untuk mencari keadilan. Kami ingin persoalan ini benar-benar diselesaikan, bukan terus dibiarkan tanpa kepastian," tegasnya.
Tak hanya soal janji pemerintah, masyarakat juga menyoroti kondisi internal pemerintahan desa yang disebut semakin tidak kondusif. Sudaryono mengungkapkan, perangkat desa saat ini sudah tidak ada lagi sehingga dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
"Sekarang perangkat desa sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana roda pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik kalau perangkatnya saja tidak ada? Masyarakat tentu membutuhkan pelayanan, sementara kondisi pemerintahan desa masih belum jelas," ujarnya.
Persoalan lainnya adalah dugaan belum dikembalikannya sejumlah aset dan dokumen pemerintahan desa yang menurut Sudaryono masih dikuasai kepala desa bernama Sukoco.
Aset dan dokumen yang dipersoalkan antara lain LPJ, dokumen administrasi, rekening Desa, laptop, hingga kendaraan.
"Selain persoalan perangkat desa, ada juga masalah aset dan dokumen pemerintahan desa. Mulai dari LPJ, dokumen administrasi, rekening, laptop, sampai kendaraan yang menurut kami masih dikuasai kepala desa atas nama Sukoco. Bagaimana pemerintahan desa mau berjalan kalau aset dan dokumen yang dibutuhkan masih belum bisa digunakan?" ungkapnya.
Sudaryono menyebut persoalan aset dan dokumen tersebut telah dilaporkan ke Polres Lampung Selatan pada 12 September 2026. Masyarakat berharap laporan itu mendapatkan tindak lanjut agar persoalan yang telah berlarut-larut segera menemukan titik terang.
"Persoalan aset dan dokumen tersebut sudah kami laporkan ke Polres pada tanggal 12 September. Kami berharap laporan ini mendapat tindak lanjut sehingga ada kejelasan dan persoalan yang selama ini kami perjuangkan bisa segera diselesaikan," pungkasnya.
Kini masyarakat Desa Sinar Palembang menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Sebab, persoalan ini bukan semata menyangkut konflik kepemimpinan, melainkan juga kepastian administrasi pemerintahan, pengelolaan aset desa, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
