Sengketa Tanah Desa Agom, Pemdes Berharap Putusan MA Segera Terbit dan Kasasi Dikabulkan

LAMPUNG SELATAN, iNewsLamsel.id - Pemerintah Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, masih menantikan kepastian hukum atas sengketa tanah yang kini bergulir di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Setelah menempuh upaya hukum kasasi menyusul kekalahan di tingkat banding, pihak desa berharap Mahkamah Agung segera menerbitkan putusan sekaligus mengabulkan permohonan kasasi yang telah diajukan.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, tanah yang menjadi objek sengketa saat ini di atasnya berdiri sejumlah fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di antaranya Balai Desa Agom, Puskesmas Pembantu (Pustu), kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fasilitas olahraga, hingga Gedung Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Desa Agom, Muksin Syukur, mengatakan pemerintah desa masih menaruh harapan besar terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung.

"Kami berharap Mahkamah Agung segera mengeluarkan putusan dan mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan, walaupun pelayanan kami maksimal tapi sedikit berpengaruh terhadap kasus tersebut, dan proses hukum kami kurang lebih sudah setahun dan kami ingin persoalan ini mendapatkan kepastian hukum," ujar Muksin Syukur, Selasa(10/11/2026). 

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah tersebut sangat penting mengingat keberadaan sejumlah fasilitas yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan pelayanan dan aktivitas desa.

"Karena bangunan Koperasi Desa ini adalah bangunan yang pertama selesai pembangunannya, jadi masyarakat sangat menantikan untuk segera beroperasi agar dapat membantu masyarakat, "tambahnya.

Muksin menegaskan, pemerintah desa tetap menghormati seluruh tahapan proses peradilan dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada Mahkamah Agung.

Namun, pihaknya berharap proses tersebut tidak berlarut-larut sehingga status tanah yang menjadi objek sengketa segera mendapatkan kejelasan.

"Selama proses hukum berjalan kami terus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan hingga Kabupaten dan Forkopimda dan semuanya mendukung kami, " tuturnya. 

Sengketa tanah Desa Agom sebelumnya bergulir di Pengadilan Negeri Kalianda. Dalam putusan pada 30 April 2026, majelis hakim menolak gugatan dalam perkara tersebut.

Namun, pada tingkat banding, putusan berubah dan memenangkan pihak Usin Masaka. Tidak menerima putusan tersebut, Pemerintah Desa Agom kemudian menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kini, nasib tanah yang di atasnya berdiri sejumlah fasilitas publik tersebut masih menunggu putusan MA.

Pemerintah Desa Agom berharap permohonan kasasi dikabulkan agar polemik sengketa tanah tersebut memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Editor: Heri Fulistiawan