Bupati Lampung Utara Jemput Bola ke Kemensos, Kejar Program Sekolah Rakyat dan Bantuan Sosial
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara bergerak cepat memburu dukungan pemerintah pusat demi memperkuat program pengentasan kemiskinan dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Langkah itu ditandai dengan pertemuan langsung Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Lampung Utara untuk memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Program nasional itu diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat harus berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh calon peserta didik berasal dari keluarga yang terdata dan memenuhi kriteria kemiskinan nasional.
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan kesiapan Lampung Utara menjalankan program tersebut. Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemkab juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui Dinas Sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat ini dinilai penting di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial serta belum meratanya akses pendidikan di daerah. Pemkab Lampung Utara berharap dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat mempercepat realisasi program-program sosial prioritas.
Turut mendampingi bupati dalam kunjungan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mat Soleh, Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, Plt Kadis Perkimciptaru Dirgantara, serta Kabag Protokol RA Habibie.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, di antaranya Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz.
Selain membahas program pendidikan dan bantuan sosial, Menteri Sosial juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan operator desa dan kelurahan serta melibatkan pendamping PKH untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
Pembenahan data sosial tersebut menjadi fondasi utama agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan program pengentasan kemiskinan di Lampung Utara dapat berjalan lebih efektif dan tepat guna.
Editor : Heri Fulistiawan