KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai mempercepat proses pelaksanaan uji kompetensi (Ukom) bagi pejabat tinggi pratama (Eselon II) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih kosong. Pelaksanaan Ukom ditargetkan paling lambat berlangsung pada Agustus 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati, mengatakan saat ini seluruh tahapan administrasi tengah dipersiapkan agar proses seleksi dapat segera digelar.
"Prosesnya sudah berjalan. Sekarang masih tahap penyelesaian administrasi. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan, paling lambat bulan Agustus. Untuk teknisnya, Pak Hendri Dunant yang sedang mengurus di Jakarta," ujar Intji melalui sambungan telepon, Kamis (16/7/2026).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, membenarkan dirinya sedang berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan berbagai persyaratan administratif terkait pelaksanaan Ukom.
Meski demikian, Hendri belum berani memastikan jadwal pasti pelaksanaannya karena masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.
"Saya tidak berani memastikan waktunya karena masih ada proses administrasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Yang jelas semuanya masih berproses," kata Hendri melalui pesan WhatsApp.
Pelaksanaan Ukom ini dinilai mendesak mengingat hingga pertengahan Juli 2026 terdapat 10 jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) atau bahkan kosong. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik dan pengambilan keputusan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun jabatan yang masih kosong meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pasar, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Satpol PP, Asisten II Sekretariat Daerah, serta Staf Ahli Bupati.
Pemkab Lampung Utara berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera rampung sehingga proses uji kompetensi dapat dilaksanakan sesuai target dan kekosongan jabatan strategis dapat segera terisi oleh pejabat definitif.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
