JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pandangannya terkait polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Dalam keterangannya, Jimly yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa persoalan keaslian ijazah bukanlah isu yang semestinya ditangani oleh Kepolisian.
Jimly menegaskan bahwa sengketa terkait dokumen pendidikan, termasuk ijazah Jokowi yang kembali ramai diperbincangkan, merupakan ranah hukum perdata atau tata usaha negara.
"Kan yang dipersoalkan itu kan ijazah kertas. Jangan Polri yang memutus. Itu bukan urusan Polri, " tegas Jimly di hadapan peserta dan pejabat yang hadir di Lemdiklat Polri.
Ia melanjutkan bahwa penyelesaian persoalan seperti ini sudah jelas jalurnya peradilan tata usaha negara atau peradilan perdata terkait perbuatan melawan hukum.
Jimly menilai bahwa mendorong Polri untuk mengambil keputusan atas isu keaslian ijazah sama saja dengan menempatkan institusi kepolisian di ruang yang bukan domain mereka.
“Isu seperti ini sangat teknis, berbasis dokumen. Mekanisme pembuktiannya pun seharusnya dilakukan di pengadilan yang berwenang, bukan pada proses penyelidikan kepolisian,” ujar Jimly.
Ia menekankan bahwa kejelasan sistem hukum harus tetap dijaga, terlebih ketika menyangkut perdebatan publik yang memiliki sensitifitas politik tinggi.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
