Rp57 Miliar Mengendap di Meja Tender, Proyek Jalan dan Jembatan Lampung Utara Terancam Molor

KOTABUMI, iNewsLamsel.id - Di tengah keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan rusak yang belum kunjung tertangani, puluhan miliar rupiah anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Lampung Utara justru masih tertahan di meja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan lebih dari Rp71 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan tahun 2026. Namun hingga penghujung Juni, sebagian besar proyek yang dibiayai melalui APBD murni belum juga bergerak karena proses tender masih tertahan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Akibatnya, dana sebesar Rp57,4 miliar yang seharusnya mulai berputar untuk memperbaiki akses masyarakat di berbagai kecamatan masih belum dapat digunakan.

Ironisnya, saat jalan-jalan rusak masih menjadi keluhan utama warga, proyek yang telah direncanakan matang justru tersendat bukan karena persoalan teknis di lapangan, melainkan karena lambannya proses administrasi.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Lampung Utara, Iko Erza Haritius, menegaskan seluruh dokumen dan persyaratan lelang telah lama diserahkan kepada Barjas.

"Semua berkas sudah kami serahkan. Sudah sekitar tiga minggu berada di Barjas dan sampai sekarang belum masuk proses tender. Tinggal menunggu kapan tender dimulai," kata Iko, Senin (22/6/2026).

Padahal, proyek-proyek yang menunggu lelang tersebut bukan pekerjaan kecil. Sejumlah ruas vital yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat masuk dalam daftar pekerjaan tahun ini.

Di antaranya pemeliharaan Jalan Bumi Agung–Papan Rejo di Kecamatan Abung Timur, Jalan Sidomukti–Bumi Restu di Abung Semuli, Jalan Subik–Ogan Jaya di Abung Tengah, hingga Jalan KS Tubun di Kotabumi Selatan.

Selain itu terdapat proyek peningkatan jalan strategis seperti ruas Simpang Limus–Bumi Nabung, Bukit Kemuning–Simpang Asem menuju perbatasan Way Kanan, serta Bandar Agung–Iso Rejo di Kecamatan Bunga Mayang.

Tak hanya jalan, sejumlah pembangunan dan rehabilitasi jembatan juga ikut tertunda. Mulai dari pembangunan Jembatan Way Petangis di Desa Tanah Abang, Jembatan Way Umban di ruas Puni Jaya, pemeliharaan jembatan gantung Karang Agung III, hingga penggantian Jembatan Way Baling.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Semakin lama tender tertunda, semakin pendek waktu efektif pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor nantinya harus berpacu dengan sisa waktu tahun anggaran untuk menyelesaikan proyek yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Yang menarik, ketika paket APBD murni senilai Rp57,4 miliar masih tertahan di meja tender, proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Aspirasi senilai Rp13,7 miliar justru sudah lebih dahulu berjalan di lapangan.

Perbedaan progres tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lambannya proses tender paket APBD murni?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Barjas belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab tertundanya proses lelang yang telah menunggu selama berminggu-minggu.

Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat kembali harus menunggu lebih lama untuk menikmati perbaikan infrastruktur yang selama ini dijanjikan. Sementara itu, anggaran puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi solusi atas persoalan jalan dan jembatan justru masih terparkir di meja birokrasi.

Editor : Heri Fulistiawan