NasDem dan PAN Pasang Badan untuk Pinjaman Rp150 Miliar, Peta Politik Lampung Utara Makin Membelah

KOTABUMI - Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli kini mendapat sokongan terbuka dari elite partai politik terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dukungan tersebut memperlihatkan peta politik di Kabupaten Lampung Utara makin terbelah antara kubu percepatan pembangunan dan kelompok yang mengingatkan risiko fiskal daerah.

Ketua DPD NasDem Lampung Utara, Imam Syuhada, menilai polemik yang berkembang justru muncul setelah pembahasan awal di DPRD yang disebutnya telah mengerucut pada persetujuan mayoritas fraksi, meski disertai sejumlah catatan kritis.

Baca Juga

Lampung Utara Resmi Berutang Rp140 Miliar ke PT SMI, Polemik Berakhir, Pengawasan Baru Dimulai

“Pada hakikatnya semua fraksi menyetujui pinjaman tersebut, hanya ada catatan kritis terutama terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Imam dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Imam, kritik terhadap rencana pinjaman tetap harus dihormati sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan anggaran. Namun, NasDem memilih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan utama warga di berbagai desa.

“Kami melihat keluhan masyarakat soal jalan rusak sangat dominan. Hampir terjadi di setiap desa. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.

Imam juga menyinggung mekanisme pembahasan pinjaman daerah yang menurutnya selama ini cukup melalui persetujuan pimpinan DPRD berdasarkan forum antarfraksi, bukan berkembang menjadi polemik politik terbuka.

“Dari dulu pola pembahasan seperti ini cukup dengan persetujuan pimpinan DPRD atas usulan fraksi melalui forum pembahasan. Karena itu, kami beranggapan substansi pembahasannya sebenarnya sudah selesai,” ujarnya.

Meski mendukung pinjaman, NasDem tetap memberi catatan keras terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Imam menilai optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

“Peningkatan PAD wajib terus didorong. Sektor-sektor pendulang PAD masih membutuhkan pembenahan serius,” tegasnya.

Sikap lebih tegas datang dari Ketua DPD PAN Lampung Utara, Hamidi. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pinjaman sepanjang berdampak langsung pada masyarakat.

Hamidi bahkan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung langkah pemerintah daerah dan meminta publik ikut mengawasi penggunaan dana pinjaman tersebut.

“Sepanjang berdampak pada masyarakat, kami dukung penuh. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, LSM, insan pers, dan lembaga lain ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman ini,” kata Hamidi.

Ia menegaskan instruksi partai bersifat mengikat bagi kader PAN di parlemen.

“Saya instruksikan anggota Fraksi PAN mendukung program bupati terkait pinjaman ini. Jika tidak mematuhi, tentu ada konsekuensi organisasi,” ujarnya.

Polemik pinjaman Rp150 miliar sebelumnya memunculkan perbedaan sikap di internal DPRD Lampung Utara. Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat meminta kajian ulang terhadap kemampuan fiskal daerah sebelum pemerintah mengambil utang baru.

Namun dinamika politik berubah setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana pinjaman tersebut.

Nurdin menilai pinjaman daerah tidak semestinya dipandang negatif, melainkan sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan APBD, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.

Di sisi lain, Fraksi PKS meminta pemerintah lebih matang menghitung risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman. Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman dipangkas menjadi maksimal Rp80 miliar, sementara Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur.

Perdebatan pinjaman daerah kini tak lagi sebatas pembahasan teknis di ruang DPRD. Tarik-menarik kepentingan politik mulai terbuka ke publik, memperlihatkan benturan antara ambisi percepatan pembangunan dan kekhawatiran terhadap beban keuangan daerah di masa mendatang.

Editor : Heri Fulistiawan