BANDAR LAMPUNG - Pemerintah mulai mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Kota Metro ditunjuk menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang menerapkan digitalisasi bansos sebagai langkah memperbaiki akurasi data penerima dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/4/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, selama ini persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial masih berkutat pada validitas data penerima. Akibatnya, bantuan kerap tidak tepat sasaran karena data belum diperbarui secara optimal.
“Selama ini masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena datanya belum dimutakhirkan. Ini yang mulai kita perbaiki, salah satunya melalui digitalisasi bantuan sosial,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sistem digitalisasi bansos akan membawa perubahan besar dalam mekanisme distribusi bantuan, mulai dari transparansi data hingga meminimalisasi potensi inclusion error maupun exclusion error, yakni penerima yang tidak berhak justru mendapat bantuan, atau sebaliknya warga yang berhak malah terlewat.
“Dengan digitalisasi bantuan sosial, data akan semakin akurat, penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran,” katanya.
Program transformasi digital ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat di bawah arahan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan saat ini tengah diuji coba di 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dari puluhan daerah tersebut, Metro menjadi satu-satunya wilayah di Lampung yang dipercaya menjalankan uji coba digitalisasi bansos.
Mensos menegaskan, jika hasil evaluasi di 42 daerah menunjukkan hasil positif seperti yang telah terjadi di Banyuwangi, maka sistem ini akan diperluas secara nasional.
“Ini menjadi perhatian Presiden karena pemerintah ingin memastikan data sosial lebih valid dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Saat ini, uji coba digitalisasi menyasar dua program utama Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau bantuan sembako.
Pemerintah berharap transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses penyaluran, tetapi juga meningkatkan efektivitas bantuan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, potensi kebocoran bantuan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
