LAMPUNG SELATAN, iNewsLamsel.id - Ratusan Guru Lulus Passing Grade Pegawai Perintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG-P3K) Lampung Selatan (Lamsel) kembali gelar unjuk rasa.
Kali ini, aksi demontrasi tersebut dilakukan di depan pintu gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel, yang berada dibilang Jalan Mustafa Kemal, Kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Senin (9/1/2023).
Berdasarkan pantauan, ratusan guru itu didampingi Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda. Mereka langsung menuju titik aksi dan melakukan sejumlah orasi.
Dalam tuntutannya, mereka mendesak para anggota DPRD Lamsel untuk dapat ikut berjuang mengajukan formasi P3K sehingga dapat mengakomodir 797 guru honor di Lamsel.
Tak berselang lama, sekretariat DPRD Lamsel membuka ruang audiensi kepada para pendemo, yang dilakukan di ruang rapat Badan Anggaran. Dalam audiensi tersebut, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lamsel Agus Sartono didampingi Ketua Komisi IV Andi Aprianto.
Dalam audiensi itu, Ketua Ormas Garuda, Ali Muktamar mengungkapkan, bahwa mereka melakukan aksi unjuk rasa tersebut guna mengadu kepada wakil rakyat atas kesenjangan yang terjadi dalam rekrutmen CPNS, terutama bagi mereka para guru yang sempat lulus pada seleksi passing grade.
"Sebagai dasar kita adalah rekrutmen P3K. Bahwa dari penyediaan formasi pada tahun 2022, Lampung Selatan hanya menyedikan 70 untuk guru honor. Sehingga, tidak dapat mengakomodir 797 guru honorer. Maka, kami yang notabene memiliki wakil rakyat, untuk itu kami meminta kepada para wakil rakyat untuk membantu perjuangan para guru ini," cetusnya.
Koordinator GLPG Lamsel, Fulkan Gaviri menegaskan, pengajuan formasi tahun 2023 diajukan oleh pemerintah daerah akan dilakukan pada bulan Maret. Maka kami meminta kepada anggota DPRD untuk dapat membantu mendesak pemerintah daerah agar dapat menyediakan formasi yang dapat mengakomodir seluruh guru honor di Lamsel.
“Ketika pengajuan formasi itu sudah jelas dan diketahui oleh kawan-kawan guru, mungkin akan menjadi tenang dan kembali fokus untuk menjadi seorang guru,” kata Fulkan Gaviri yang juga merupakan guru di SDN 1 Rawi Kecamatan Penengahan.
Wakil Ketua I DPRD Lamsel, Agus Sartono mengatakan, pihaknya selaku pemegang amanah rakyat akan berupaya semaksimal mungkin mengawal pergerakan para guru honor ini.
“Maka dari itu, kami perlu menyampaikan persoalan ini kepada teman-teman DPR-RI. Sebab untuk persoalan ini adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten,” katanya.
Andi Aprianto menambahkan, bahwa pada tahun 2023 ditargetkan seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K maupun CPNS. Sebab, untuk kebijakan outsourcing, hanya diperuntukkan bagi tenaga kebersihan.
Andi menegaskan, apapun yang menjadi kepedihan yang dirasakan oleh para guru, juga menjadi kepedihan para wakil rakyat di DPRD Lamsel.
“Kami siap membantu dan siap meneruskan ke DPR-RI,” tukasnya.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
