DPRD Lampung Desak Kementerian PU Evaluasi Tarif Tol, Dinilai Makin Membebani Rakyat

BANDAR LAMPUNG, iNewsLamsel.id - Polemik tingginya tarif Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mengevaluasi kebijakan tarif tol yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Wahrul, tingginya tarif tol bertolak belakang dengan tujuan utama pembangunan jalan tol, yakni memperlancar arus lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Baca Juga

Tarif Tol Lampung Dinilai Mencekik, Dewan Pendidikan Desak Pemerintah Turun Tangan

"Tujuan jalan tol adalah memperlancar arus lalu lintas, mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan," ujar Wahrul, Jumat (3/7/2026).

Ia menilai, tarif tol yang terlalu tinggi justru menjadi beban baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu meningkatnya biaya operasional yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

"Untuk pelaku ekonomi misalnya, biaya operasional akan membengkak. Begitu juga pelaku jasa transportasi, mereka akan terdorong menaikkan tarif. Dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita," tegasnya.

Baca Juga

Video Kementerian PUPR Siapkan Diskon Tarif Tol

Wahrul menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian PU sebagai pemegang otoritas kebijakan harus segera mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi besaran tarif tol di Lampung agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

"Saya kira Kementerian PU selaku pemegang otoritas kebijakan harus segera mengevaluasi tarif tol ini agar tidak semakin membebani rakyat," katanya.

Desakan tersebut menambah daftar kritik terhadap kebijakan tarif jalan tol di Lampung yang belakangan menuai keluhan dari berbagai kalangan. Banyak pihak berharap evaluasi dilakukan agar keberadaan jalan tol benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban ekonomi baru.

Editor : Heri Fulistiawan