LAMPUNG SELATAN, iNews.id – Tuntutan hukuman yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Supriyati memicu gelombang protes dari masyarakat Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Sekitar 500 warga, mayoritas ibu-ibu, turun ke Lapangan Dusun 2, Desa Sidomukti, menggelar aksi unjuk rasa selama tiga jam sebagai bentuk solidaritas terhadap Supriyati.
Tuntutan satu tahun empat bulan penjara serta denda Rp50 juta terhadap Supriyati dianggap terlalu berlebihan. Massa membawa karton bertuliskan dukungan moral dan fotokopi ijazah Supriyati, serta membuat petisi yang meminta pembebasan dirinya.
Suratman, salah satu peserta aksi, mengaku mengetahui tuntutan tersebut dari media sosial. Ia merasa tuntutan terhadap Supriyati tidak adil.
"Ibu Supriyati sudah banyak berbuat untuk masyarakat. Kami tidak terima kalau beliau dizalimi seperti itu," katanya lantang.
Hal senada diungkapkan oleh Eka, warga lainnya yang hadir dalam aksi. Ia menyampaikan bahwa Supriyati sudah dikenal membantu masyarakat jauh sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Lampung Selatan.
"Saya pernah dibantu beliau saat melahirkan. Dari tenaga, biaya, hingga kendaraan, semua dibantu. Saya tidak akan lupa," ujar Eka yang langsung disambut pekikan “Bebaskan!” dari massa lainnya.
Aksi ini tidak hanya diikuti warga Desa Sidomukti, tetapi juga dari desa lain yang merasa pernah dibantu Supriyati. Bagi mereka, nama Supriyati sudah lama menjadi simbol kepedulian sosial dan gotong royong.
"Sudah bertahun-tahun lamanya kami bergantung pada kebaikan hati Ibu Supriyati. Maka kami akan terus berjuang untuknya," ucap Untung, warga lainnya.
Mendapat dukungan begitu besar dari masyarakat, Supriyati mengaku terharu. Ia berharap aspirasi masyarakat dapat didengar oleh para penegak hukum.
"Saya tidak merasa melakukan kesalahan ataupun merugikan siapa pun. Dukungan ini membuat saya kuat. Saya hanyalah korban dari keadaan," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Supriyati juga mengenang masa-masa awal perjuangannya membantu masyarakat, sejak masih aktif dalam program Gakin—cikal bakal program Jamkesmas.
"Saya tahu rasanya tidak punya biaya berobat. Dari sana saya bertekad, sebisa mungkin membantu siapa pun yang kesulitan," katanya.
Sebagai Ketua Srikandi PDI di Desa Sidomukti, Supriyati bahkan meluncurkan program layanan antar-jemput gratis untuk warga kurang mampu, menggunakan mobil pribadinya.
"Kalau saya tidak bisa membantu, saya merasa bersalah. Kursi DPRD ini saya gunakan untuk mengabdi lebih luas," tutupnya.
Aksi protes ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat masih memegang nilai solidaritas dan keadilan. Kini, harapan mereka hanya satu: Supriyati dibebaskan dari tuntutan yang mereka anggap tidak pantas.
Editor : Heri Fulistiawan
Artikel Terkait
